Presiden “Kick Off” PLTU Batang

BATANG- Pemerintah memastikan pembangunan PLTU Batang segera dilakukan. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan ke Batang guna melakukan kick off atau dimulainya tahap pembangunan fisik konstruksi PLTU, yang Kober Kami Kutip Dari Koran Suara Merdeka Jumat (28/8).

Hal tersebut dikatakan Sekda Batang, Nasikhin, Senin (24/8). Dijelaskan, dirinya kemarin di Istana Merdeka, Jakarta, dalam rangka persiapan kedatangan Presiden ke lokasi PLTU Batang. Jokowi akan didampingi beberapa menteri, seperti Menteri BUMN Rini Soemarmo, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Direktur PLN Sofyan Bashir. Nasikhin menjelaskan, peresmian kick off pembangunan PLTU Batang akan dilakukan di kawasan dekat Pantai Ujungnegoro yang sebelumnya juga pernah dikunjungi Wakil Presiden Jusuf Kalla. ‘’Kick off pembangunan PLTU Batang rencananya dilakukan sekitar pukul 10.00 bersamaan dengan peresmian elektrifikasi lima pulau terluar di Indonesia. Setelah dari Batang, Presiden Jokowi akan ke Banjarnegera untuk membuka Kongres Sungai Indonesia pertama,’’katanya.

Program Prioritas Sekda menambahkan, kedatangan Presiden Jokowi ke Batang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung pembangunan PLTU Batang. PLTU Batang merupakan program prioritas pemerintah dan tidak bisa ditunda-tunda lagi guna memenuhi kebutuhan listrik nasional, khususnya di Jawa-Bali. Hal ini untuk menghindari Indonesia mengalami krisis listrik di masa mendatang. ‘’Hal itu artinya segera ada percepatan pembangunan PLTU. Kami berharap seluruh masyarakat Batang bisa mendukung program pemerintah ini.

Karena PLTU Batang hadir guna kepentingan umum, demi kemaslahatan banyak orang,’’katanya. Saat ini, Nasikhin menambahkan, tahapan pembebasan sisa lahan PLTU juga masih terus dilakukan. Pemerintah menggunakan mekanisme UU No 2/2012 dalam pembebasan sekitar 12,51 hektare sisa lahan PLTU di tiga desa, yakni Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng.

Pengumuman hasil identifikasi dan pengukuran tanah milik warga yang belum mau menjual lahannya sekarang sedang dilakukan. Setelah itu nanti ada penilaian harga dari tim appraisal. ‘’Tahapan pembebasan sedang dilakukan. Dalam minggu ini, pemerintah menargetkan sudah ada musyawarah harga dengan para pemilik tanah yang belum bersedia menjual lahannya,’’katanya.(H56-15)
Sumber http://berita.suaramerdeka.com/